Kementerian Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia menetapkan target peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2026, Kabupaten Toba memperoleh alokasi sebanyak 509 unit rumah yang akan ditingkatkan menjadi layak huni.

Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa jumlah alokasi BSPS di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika pada 2025 ditetapkan sebanyak 1.982 unit, maka pada 2026 meningkat menjadi 19.668 unit. Untuk Kabupaten Toba sendiri, ditargetkan setidaknya lebih dari 200 unit dapat terealisasi setelah melalui tahapan survei kelayakan.

Dalam kunjungannya, Maruarar melakukan peninjauan langsung di sejumlah kecamatan, yakni Porsea, Bonatua Lunasi, dan Balige. Ia menjelaskan bahwa tidak semua usulan penerima memenuhi persyaratan program. Sebagai contoh, di Desa Patane V, Kecamatan Porsea, dari sejumlah usulan yang diajukan, hanya tiga unit rumah yang dinilai layak, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi lebih lanjut.

Ia juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran serta bebas dari praktik pungutan liar. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan penyimpangan. Selain itu, dalam penyediaan bahan bangunan, diharapkan melibatkan lebih dari satu panglong agar tercipta persaingan harga yang sehat, sehingga masyarakat penerima dapat memperoleh manfaat maksimal dari program tersebut.